Angka Nol Kecil pada Uang Baru 75 Ribu Dianggap Sinyal Redenominasi

Uang Baru 75 Ribu Nol Kecil

 

PILARTIMES.COM, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) merilis uang baru Rp75.000 bertepatan dengan HUT ke-75 Kemerdekaan Indonesia, Senin (17/8/2020).

Ada yang unik pada uang pecahan baru Rp75.000 ini. Angka nol lebih kecil dibandingkan dengan angka 75. Warganet di Twitter menduga nol kecil itu terkait dengan program redenominasi.

Namun, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko, menjelaskan, desain uang Rp75.000 tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan redenominasi.

“Bukan,” ujarnya saat dikonfirmasi kompas.com Minggu (17/8/2020). Pihaknya menegaskan, penulisan angka 75 yang lebih besar dari angka nol dikarenakan hal itu sebagai bentuk penekanan pada HUT ke-75 RI.

“Ini diarahkan ke ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke 75 tahun. Bukan dikaitkan dengan hal-hal lain,” jelas Onny.

Mengutip keterangan resmi Bank Indonesia, uang Rp75.000 memiliki makna filosofi tertentu. Desain uang tersebut mengusung tiga makna besar, yakni mensyukuri kemerdekaan, memperteguh kebinekaan, dan menyongsong masa depan gemilang.

Mensyukuri kemerdekaan digambaran dalam desain dengan peristiwa Pengibaran Bendera saat Proklamasi 17 Agustus 1945, gambar Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta, serta gambar gunungan yang memiliki filosofi pembuka dan permulaan lembaran baru.

Memperteguh kebinekaan digambarkan dengan anak Indonesia menggunakan pakaian adat yang mewakili daerah barat, tengah dan timur NKRI serta beragam kain motif kain Nusantara.

Menyongsong masa depan gemilang digambarkan dalam uang baru Rp 75.000 dengan satelit Merah Putih sebagai jembatan komunikasi NKRI.

Ada peta Indonesia Emas pada bola dunia yang melambangkan peran strategis Indonesia dalam kancah global, serta anak Indonesia yang digambarkan sebagai SDM unggul di era Indonesia Maju.

Bank Indonesia sudah lama merencanakan redenominasi angka pada nilai tukar rupiah. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya.

Contohnya, angka mata uang Rp75.000 akan dituliskan Rp75 saja. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan penulisan dan efisiensi dalam perhitungan akuntansi keuangan.

Secara gengsi, nilai tukar rupiah tidak terlalu besar apabila dibandingkan dengan negara lain, misalkan satu dolar AS yang setara Rp14.000 menjadi Rp14.

Namun, rencana redenominasi itu kandas sejak digagas pertama kali era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Presiden Joko Widodo.

Belakangan, wacana redenominasi kembali mencuat setelah Kementerian Keuangan menjadikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah sebagai salah satu fokus perhatian pada periode 2020-2024.

Hal tersebut tertuang dalam PMK No.77/PMK.01/2020 terkait rencana strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Pada periode 2014-2019 rencana redenominasi tersebut juga masuk rencana strategis Kemenkeu, tetapi tidak terealiasi.

Rencana redenominasi ini sendiri pertama kali digulirkan oleh Darmin Nasution saat menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2009 hingga 2013.

Tahun lalu Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menghidupkan kembali rencana redenominasi rupiah, yakni penyederhanaan nilai rupiah dengan mengurangi tiga angka nol seperti Rp 1000 menjadi Rp 1.

Menurut laman resmi BI, bi.go.id, redenominasi adalah penyederhanaan dan penyetaraan nilai rupiah. Redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju ke arah yang lebih sehat.

Pada 1950, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Keuangan Syafrudin Prawiranegara untuk melakukan pemotongan uang atau sanering.

Saat itu Syafrudin menggunting uang bernilai Rp5 ke atas sehingga nilainya berkurang separuh. Misalnya, saat ini ada sanering uang pecahan Rp100 ribu, maka harganya hanya Rp50 ribu.

Gubernur BI Agus Martowardojo tahun lalu menyebutkan penyederhanaan nominal mata uang rupiah sangat perlu dilakukan. Ini menyangkut efisiensi atas aktivitas ekonomi, redenominasi akan mensejajarkan rupiah dengan mata uang negara lain di dunia.

Agus menambahkan, jumlah 0 (nol) yang sangat banyak pada rupiah membuat sistem teknologi yang terkait dengan pendataan dan informasi keuangan menjadi tidak efisien.

“Tetapi kalau nanti kita bisa melakukan penyelarasan ini, itu menjadi lebih efisien,” tegas Agus dikutip bisnis.com.*

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *