DPR RI Resmi Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Jadi UU

DPR RI mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU di tengah penentangan buruh/pekerja dan ancaman mogok nasional.

DPR Resmi Sahkan Omnibus Law Ciptaker

PILARTIMES.COM, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang Undang (UU), Senin (5/10/2020).

Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR dengan penjagaan aparat keamanan di luar gedung.

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, 7 dari 9 fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU Ciptaker ini.

Baca Juga

Fraksi-fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Dua fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Demokrat dan PKS, menolak pengesahan RUU Ciptaker menjadi UU.

Pengesahan RUU Cipta Kerja dihadiri perwakilan pemerintah, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

RUU Cipta Kerja dibahas DPR dan pemerintah sejak April 2020. Sepanjang pembahasannya, sejumlah elemen buruh/pekerja, aktivis HAM dan lingkungan, serta gerakan prodemokrasi menolak RUU Ciptaker karena dianggap merugikan pekerja dan merusak lingkungan.

RUU Ciptaker juga dituding lebih memihak korporasi ketimbang buruh.

Sedianya RUU Ciptaker akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 8 Oktober 2020. Namun, secara tiba-tiba DPR dan pemerintah mempercepat agenda pengesahan RUU kontroversial ini menjadi Senin (5/10/2020).

Elemen buruh sendiri mengancam akan melakukan aksi mogok kerja nasional selama tiga hari, 6-8 Oktober 2020, sebagai respons atas pengesahan RUU Ciptaker. (Antara)

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment