DPR Setujui RUU Omnibus Law Ciptaker, Buruh Trendingkan #JegalSampaiGagal

tolak omnibus law

PILARTIMES.COM, JAKARTA — Pemerintah dan DPR menyetujui RUU Omnibus Law Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU. Pengesahan RUU tersebut akan dilakukan dalam rapat paripurna Kamis, 8 Oktober 2020.

Persetujuan DPR dan Pemerintah terhadap Omnibus Law Cipta kerja dilakukan pada pembahasan tingkat I atau tingkat badan legislasi (baleg) DPR, Sabtu (3/10/2020) malam.

Perwakilan pemerintah yang hadir secara langsung dan daring antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Menaker Ida Fauziah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri KLHK Siti Nurbaya Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.

Dalam rapat terakhir tingkat baleg, Fraksi Demokrat dan PKS menolak ikut menetapkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca Juga

Tujuh fraksi lainnya setuju membawa pembahasan ke tingkat selanjutnya, yaitu Fraksi PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN, dan PPP.

Kalangan buruh/pekerja yang selama ini menentang keras RUU Omnibus Law Cipta Kerja meramaikan tagar #JegalSampaiGagal di Twitter.

Selain itu, sejumlah elemen serikat buruh/serikat pekerja berencana mogok nasional selama tiga hari, 6-8 Oktober 2020, guna menentang RUU tersebut.

Selama ini, sejumlah organisasi buruh juga sudah beberapa kali menggelar demonstrasi menolak RUU Omnibus Law di berbagai daerah.

RUU Omnibus Law memuat 11 klaster. Klaster yang dimuat dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja berisi:

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan inovasi
7. Administrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

(Antara/CNN Indonesia)

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *