Gugat Larangan Adzan, Masjid di Jerman Menang

adzan
Ilustrasi Adzan (aboutislam.net)

PILARTIMES.COM, JERMAN — Masjid di Jerman menangi gugatan larangan adzan, Rabu (23/9/2020).

Pengadilan di Münster, Jerman, memutuskan masjid di Oer-Erkenschwick diizinkan kembali untuk mengumandangan adzan setelah dilaang sejak 2018.

Keputusan itu diambil oleh pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan sebelumnya yang mengabulkan sebuah gugatan atas kasus yang terjadi di Kota Oer-Erkenschwick, negara bagian Nordrhein-Westfallen.

“Setiap masyarakat harus menerima bahwa kita harus memahami orang lain dalam menjalankan keyakinan mereka,” kata hakim ketua, Annette Kleinschnittger.

Keputusan pengadilan sebelumnya telah memerintahkan masjid untuk menghentikan adzan tahun 2018, setelah pasangan Kristen yang tinggal sekitar satu kilometer dari masjid, mengajukan keluhan.

Baca Juga

Argumentasi yang disampaikan penggugat mengutip undang-undang kebebasan beragama mengenai hak untuk terhindar dari ekspresi keyakinan lainnya.

Namun, pengadilan di Münster menemukan bagian dari undang-undang tentang kebebasan beragama tersebut, bahwa yang dimaksudkan bukan seperti yang disampaikan penggugat.

Menurut pengadilan, inti dari undang-undang itu adalah berusaha melindungi individu dari pemaksaan untuk untuk terlibat dalam ritual keagamaan yang bertentangan dengan kehendak mereka.

Keluhan pasangan yang tinggal di sekitar masjid itu lebih berfokus pada konten dari yang disampaikan oleh muazin, ketimbang persoalan kebisingan.

Pengacara pasangan itu menjelaskan bahwa hal itu “tidak bisa dibandingkan dengan dentang lonceng di gereja-gereja”.

Sebelum dicabut izin adzannya, masjid di kota itu biasa mengumandangkan suara adzan selama dua menit, seminggu sekali.

Mereka diberi izin untuk azan dengan menggunakan pengeras suara, maksimal 15 menit.

Masjid ini dikelola oleh DITIB, kelompok organisasi Islam terbesar di Jerman yang mewadahi 900 masjid. Banyak imamnya dididik, dibiayai dan dikirim oleh pemerintah Turki. Kelompok itu berada dalam pengawasan badan intelijen domestik.

Pengadilan Administratif Gelsenkirchen, yang mencabut izin masjid itu tahun 2018, menyatakan dalam putusannya bahwa pejabat setempat hanya mempertimbangkan tingkat kebisingan dan bahwa pihak masjid belum berkonsultasi dengan baik dengan lingkungan sekitar terkait penerimaan sosial atas suara azan tersebut.

Namun, putusan awal itu juga tidak setuju bahwa azan dianggap melanggar kebebasan beragama bagi yang mendengarnya. Adzan dan jilbab kerap dimasalahkan warga dan pemerintahan negara Barat yang –ironisnya– gencar kampanye toleransi serta mengagungkan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. (DW)

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *