Hoax Menggejala Akibat Media Mainstream Tidak Fair

penyebab hoax

Oleh Ibnu Mansur

HOAX atau hoaks (informasi palsu) sedang jadi “trending”. Pemerintah dan Dewan Pers memerangi hoax antara lain dengan menekan media nonpers yang disebut sebagai media abal-abal.

Dewan Pers bahkan memasang barcode bagi media resmi yang terdaftar di Dewan Pers untuk membedakannya dengan media nonpers.

Dewan Pers juga di berbagai kesempatan menyebutkan adanya tiga jenis media, yakni media profesional, media partisan, dan media abal-abal.

Media profesional yaitu media yang berbadan hukum (lembaga pers), memiliki kantor redaksi, serta mempunyai karyawan pers (wartawan) yang telah lulus sertifikasi uji kompetensi.

Media partisan yaitu media yang hanya hadir ketika ada momen-momen tertentu, seperti ajang pilkada untuk kepentingan partai.

Media abal-abal merupakan media yang tidak jelas karena tidak memiliki kantor redaksi serta tidak memiliki karyawan pers, bahkan wartawannya menakut-nakuti sumber berita atau memeras untuk mendapatkan uang –dikenal dengan sebutan wartawan gadungan atau wartawan amplop.

Pemasangan barcode bagia media pers tidak akan bisa membendung hoax dan media abal-abal. Barcode hanya berfungsi efektif membedakan media pers dan media nonpers.

Media nonpers bisa berupa blog yang didesain seperti situs berita. Saat ini blog dengan platform blogger sangat mudah “disulap” menjadi situs berita.

Dewan Pers juga mesti sadar, muncul dan menggejalanya hoax dan media abal-abal dikarenakan media-media pers atau media mainstream hampir semuanya tidak berimbang (unbalance) dalam pemberitaan, khususnya menyangkut isu Islam dan kaum muslim.

Sejak era rezim sekarang, sulit sekali menemukan media pers –baik televisi, cetak, maupun online– yang tidak partisan. Media-media mainstream saat ini diimiliki dan dikendalikan kekuatan politik tertentu yang lebih pro-rezim dan tampak jelas memainkan agenda setting dan framing berita.

Media-media arus utama cenderung mengabaikan isu yang kemungkinan menurunkan citra pemerintah. Di sinilah celah munculnya hoax dan media abal-abal yang memenuhi rasa ingin tahu bahkan hak tahu (right to know) publik.

Akibat media mainstream mengabaikan asas balance atau covering both side dalam pemberitaan, sehingga merugikan kelompok tertentu, maka bukan saja mereka kehilangan kepercayaan (trust) dari publik, tapi juga publik melakukan perlawanan.

Bermunculanlah hoax dan media-media nonpers, berupa situs-situs yang dibuat dengan mudah dengan platform Blogger atau WordPress. Publik yang haus berita berimbang, setidaknya mencari “second opinion”, pun tergiring untuk membuka situs-situs yang dinilai nonmedia atau nonpers itu.

Media-media mainstream dinilai tidak melaksanakan fungsi pengawasn sosial (social control) atau wathcdog journalism. Akibatnya, fungsi kritis terhadap kebijakan pemerintah ini dilakukan media nonpers atau media-media yang disebut “abal-abal”.

Pengabaikan elemen jurnalisme “first loyality to the ciziten” oleh media-media pers mengakibatkan muncul dan berkembang jurnalisme militan di media bawah tanah (underground pers) yang kini disebut media abal-abal itu.

“Pers bawah tanah adalah opsi lain untuk mempublikasikan berita atau gagasan yang tidak dipublikasikan media konvensional,” tulis William L. Rivers dkk. dalam Media Massa dan Masyarakat Modern (2003). Rivers menyebutnya “jurnalisme militan”.

Media Perlawanan

Banyak kelompok masyarakat yang tidak diakomodasi media mainstream. Kalaupun diberitakan, hanya yang jelek-jelek atau negatif. Itulah sebabnya, kelompok ini membuat media sendiri dan melakukan perlawanan dan pembelaan.

Simak saja kasus “duel satu lawan satu” yang berubah di media mainstream menjadi “pengeroyokan”. Simak pula berita-berita media mainstream –utamanya media online– yang oleh Dewan Pers disebut “media pers”.

Apakah ada covering both side atau berimbang (balance) sebagaimana diamanatkan kode etik jurnalistik? Kebanyakan tidak!

Simak kasus tenaga asing China yang masuk ke Indonesia. Adakah media mainstrem dulu memberitakannya? Tidak! Ketika media-media nonpers yang disebut “abal-abal” gencar memberitakannya, barulah media arus utama berani memberitakan, namun dalam perspektif rezim.

Demikianlah, hoax dan media abal-abal menggejala karena berita media mainstream tidak berimbang. Jurnalisme militan dan pers bawah tanah merjalela karena media-media besar tidak memenuhi rasa ingin tahu publik tentang kasus-kasus sensitif atau ketidakberesan di pemerintahan yang mestinya diangkat media arus utama sebagai pelaksanaan watchdog journalism.

Sekali lagi, penyebab menggejalanya hoax dan media nonpers tidak lain karena media-media arus utama tidak fair, tidak berimbang, alias cenderung memihak rezim.

Hoax dan media nonpers muncul sebagai bentuk perlawanan sekaligus mengimbangi pemberitaan tidak fair media arus utama.

Dewan Pers mestinya menertibkan juga media-media arus utama yang tidak menaati kode etik jurnalistik, khususunya dalam hal balance & covering both side. Dewan Pers harus konsisten dan fair dalam penerapan “kaidah jurnalistik yang harus dipenuhi”.

Barcode yang dipasang Dewan Pers di media-media arus utama atau media pers yang diakui Dewan Pers, tidak akan ampuh membendung hoax. Publik sudah kian cerdas.

Media sosial dan blog merupakan kekuatan baru era internet yang sulit dibendung. Jika ditekan, blogger dan aktivis media sosial akan melawan.

Melawan hoax dengan mengontrol informasi memberi kesan pemerintah menjadi totaliter dalam urusan opini publik.

Di sisi lain, pembentukan opini publik kini bukan monopoli media pers, namun juga media sosial dan media nonpers sebagai tempat subur menggejalanya hoax dan perlawanan terhadap pemberitaan media yang tidak fair dan berimbang.*

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *