Isi Lengkap Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang Disahkan DPR

Sidang DPR Sahkan RUU Cipta Kerja
Sidang DPR Sahkan RUU Cipta Kerja (Foto: Antara)

PILARTIMES.COM, JAKARTAOmnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja resmi disahkan DPR menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

Sejak dibahas oleh DPR, RUU Cipta Kerja ditentang sejumlah pihak, terutama kalangan serikat pekerja/serikat buruh.

Dalam draft final RUU Cipta Kerja disebutkan, Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Pada BAB II Pasal 2 RUU Cipta Kerja disebutkan, Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas pemerataan hak; kepastian hukum; kemudahan berusaha; kebersamaan; dan kemandirian.

Isi RUU Cipta Kerja yang mendapat sorotan kalangan buruh/pekerja ada di BAB IV tentang KETENAGAKERJAAN.

Baca Juga

Pasal 80 menyebutkan, dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam (antara lain) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Upah Minimum

Soal upah minimun, Pasal 88C menyatakan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

“Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Upah minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.”

PHK dan Pesangon

Soal PHK dan pesangon tertuang pada Pasal 151. Disebutkan, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.

Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, maka penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima,” demikian kutipan isi RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR pada 5 Oktober 2020.

Namun, melalui UU Ciptaker ini, perusahaan tak perlu mengajukan permohonan penetapan pemutusan PHK secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebab, Pasal 81 poin 39 UU Ciptaker menghapuskan Pasal 152 UU Ketenagakerjaan.

Pasal 152 UU Ketenagakerjaan menyatakan, permohonan penetapan PHK diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya.

Terkait pesangon, UU Ciptaker juga meniadakan setidaknya 5 pasal mengenai pemberian pesangon. Imbasnya, pekerja terancam tidak menerima pesangon ketika mengundurkan diri, mengalami PHK dengan alasan tertentu, dan meninggal dunia.

Berikut ini link download Isi Lengkap Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang Disahkan DPR sebagaimana dilansir Kompas: Draft Final RUU Cipta Kerja. (PT)

 

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *