Jokowi Resmi Bubarkan 18 Lembaga, Gugus Tugas Covid-19 Jadi Satgas

Jokowi Resmi Bubarkan 18 Lembaga
Jokowi Resmi Bubarkan 18 Lembaga (Foto: indonesia.go.id)

PILARTIMES.COM, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan 18 lembaga atau komite kerja, Senin, 20 Juli 2020.

Keputusan pembubaran 18 lembaga itu tertuang dalam Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan pemulihan ekonomi yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 20 Juli 2020.

“Dengan pembentukan komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, melalui peraturan presiden ini membubarkan,” demikian bunyi Pasal 19 yang mengatur pembubaran badan maupun tim yang telah dibentuk sebelumnya.

Pembubaran 18 lembaga itu terdiri dari badan, tim kerja, komite yang sebetulnya punya keterkaitan dengan kementerian atau lembaga yang sudah ada berdiri sebelumnya.

Daftar 18 Lembaga yang Dibubarkan

Berikut 18 lembaga yang dibubarkan:

1. Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif;

2. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10/2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

3. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 /2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

4. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86/2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda;

5. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73/2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove;

6. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 90/2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

7. Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74/2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019;

8. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

9. Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46/2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

10. Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39/1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri;

11. Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16/2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 104/1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization;

12. Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166/1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 133/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara;

13. Komite Kebijakan Sektor Keuangan yang dibentuk berdasarkan Keppres No.177/1999. Terakhir diatur dalam Keppres No.53/2003;

14. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Keppres No.80/2000;

15. Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor yang dibentuk berdasarkan Keppres No.54/2002. Kemudian mengalami perubahan yang diatur dalam Keppres No.24/2005;

16. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang dibentuk berdasarkan Keppres No.3/2006. Telah mengalami beberapa perubahan. Terakhir diatur dalam Keppres No.28/2010

17. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan yang dibentuk berdasarkan Keppres No.22/2006;

18. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dibentuk berdasarkan Keppres No.37/2014.

Pembubaran 18 lembaga tersebut agar kinerja pemerintahan lebih tangkas. Isyarat pembubaran itu datang pada pertengahan Juni lalu.

Dengan nada tinggi, dalam forum sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/06/2020), Presiden Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga dan merombak kabinet jika jajarannya bersikap biasa-biasa saja dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Udah kepikiran ke mana-mana saya,” ujar Jokowi dilansir laman infopublik.id.

Isyarat Jokowi yang akan membubarkan lembaga itu langsung ditangkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN BR) Tjahjo Kumolo.

Pada awal Juli, kementeriannya langsung menginventarisir lembaga yang dianggap boros anggaran dan tak produktif. Dalam daftar Kementerian PAN dan RB jumlahnya ada 96 lembaga. Penghapusan itu, menurut Tjahjo, lebih dikarenakan ada kewenangan yang tumpang tindih dengan kementerian.

Gugus Tugas Covid-19 Jadi Satgas

Bersamaan dengan pembubaran 18 lembaga, Presiden juga membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 dan mengubah namanya menjadi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Sebelumnya, GTTP Covid-19 diatur dalam Keppres 7/2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dengan adanya Perpres 82/2020, Kepres 7/2020 dicabut dan tidak berlaku lagi.

Satgas Penanganan Covid-19 tetap dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Namun, kini tidak lagi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam Kepres 7/2020 Pasal 2 disebutkan, Satgas Covid-19 berada di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Erick Thohir sebagai ketua pelaksana. (PT)

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *