Kementerian Agama Terapkan Sertifikasi Penceramah Islam

sertifikasi penceramah
Ilustrasi Penceramah

PILARTIMES.COM, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menerapkan sertifikasi penceramah atau da’i (juru dakwah). Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyatakan sertifikasi penceramah bertujuan mencetak dai yang berdakwah tentang Islam rahmatan lil alamin.

Menag berharap masjid-masjid bisa diisi oleh para dai-dai bersertifikasi. Menurutnya, program penceramah bersertifikat segera digulirkan dalam waktu dekat dan sudah dibahas dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Kemenag pada triwulan ketiga ini akan punya program dai bersertifikat. Ini sudah dibahas bersama dalam rapat dengan Wapres,” kata Fachrul dalam keterangannya yang dirilis situs Kemenag, Kamis (13/8/2020).

Fachrul berharap, masjid nantinya tidak hanya sekadar menjadi sarana menyebarkan iman dan takwa. Lebih dari itu, masjid bisa dijadikan sarana menguatkan kerukunan bangsa.

“Masjid bisa diisi para dai itu untuk mendakwahkan Islam yang damai dan penuh toleran,” katanya.

Baca Juga

Meski demikian, Fachrul menegaskan, program dai bersertifikat ini sengaja tidak digelar secara mengikat. Program ini, kata dia, bisa diikuti bagi penceramah yang berkenan atau mau mengikutinya.

“Untuk dai yang tidak ingin ikut, juga tidak ada paksaan,” kata Fachrul.

Program sertifikasi dai atau penceramah sempat dilontarkan oleh Fachrul pada akhir 2019. Program itu dibentuk guna menangkal gerakan “radikalisme” lewat mimbar masjid. Dia sempat bercerita saat ini banyak penceramah yang membodohi umat lewat ceramah.

Fachrul mengatakan, sertifikasi penceramah yang akan diterapkan mulai 2020 ini akan melibatkan ormas Islam. MUI sendiri sudah lebih dulu memulai program tersebut pada November 2019.

Dirjen Bimas Islam Kemenag, Muhammadiyah Amin, mengatakan sertifikasi penceramah bukanlah usulan Kemenag. Dia menyebut program itu ada di bawah Wapres Ma’ruf Amin bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI).

“Sertifikasi mubalig sebenarnya bukan keinginan kami, yang menjadi isu yang sangat viral. Tapi sesungguhnya sertifikasi mubalig ini sudah dikelola oleh DMI bersama Wakil Presiden,” ungkap Amin.

Amin mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran sertifikasi penceramah.

“Sesungguhnya dananya ada sama Bimas Islam. Tapi bagaimana pelaksanaannya nanti kami minta kebijakan Pak Menteri agama,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong penceramah disertifikasi. Menurut dia, penceramah harus betul-betul membawa kemaslahatan.

“Khatib itu omongannya betul-betul harus membawa kemaslahatan. Makanya perlu ada sertifikasi khatib, yang bacaannya benar, komitmennya benar, diberi sertifikat. Nanti Ikatan Khatib DMI (Dewan Masjid Indonesia) mempertanggungjawabkan itu,” kata Ma’ruf seperti dikutip Antara, Jumat (14/2/2020).

Wacana sertifikasi penceramah ini pun menimbulkan kontroversi. Muncul dugaan ada agenda terselubung yang direncanakan MUI dan Kemenag dalam sertifikasi pendakwah.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) juga mengkritisi rencana sertifikasi penceramah. Ia mengatakan, jika hanya untuk umat Islam, maka kebijakan tersebut merupakan tindakan yang tidak adil atau diskriminatif.

HNW mengingatkan agar Kemenag tidak memberi “kado” buruk bagi umat Islam pada momen peringatan HUT Kemerdekaan RI dan Tahun Baru Islam/1442 Hijriah.

“Padahal sesuai fakta sejarah, umat Islam sangat berjasa dalam menyelamatkan keutuhan NKRI. Khususnya ketika umat Islam mau berkorban, untuk memenuhi tuntutan mengubah sila pertama Pancasila menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga selamatlah keutuhan RI yang baru saja diproklamasikan tanggal 17-8-1945,” kata HNW dalam keterangannya dikutip Antara, Rabu (19/8/2020).

Menurut HNW, rencana Kemenag melakukan sertifikasi bagi penceramah agama Islam telah ditolak dan dikritisi tokoh nonmuslim seperti Christ Wamena.

HNW mengatakan, jikapun sertifikasi diadakan, penerapannya harus ditujukan untuk penceramah dari semua agama agar tegak keadilan, tidak saling mencurigai, dan prinsip beragama yang moderat, toleran, inklusif betul-betul menjadi komitmen bagi semua penceramah dari semua agama.

“Menteri Agama jangan diskriminatif terhadap umat Islam, dan harus berlaku adil sesuai sila ke-2 dan ke-5 Pancasila. Bila program sertifikasi itu akan dilaksanakan juga, harus profesional, amanah, adil dan tidak diskriminatif apalagi dengan politisasi,” ujarnya.

HNW menilai, program pemerintah seharusnya untuk penceramah semua agama secara adil dan amanah.

“Apalagi Menteri Agama pernah menyatakan bahwa dirinya bukan Menteri Agama Islam, melainkan Menteri semua agama,” katanya lagi.

“Kalau pun program tersebut hendak diterapkan, maka aturan tersebut harus diberlakukan kepada juru dakwah dari semua agama. Seleksinya dilakukan secara transparan, menggunakan ukuran-ukuran yang dibenarkan oleh ajaran masing-masing agama, serta ketentuan hukum yang berlaku di NKRI,” katanya.

HNW mengaku heran dengan sikap “ngotot” Kemenag soal program sertifikasi penceramah. Ia khawatir program yang diskriminatif itu bisa menimbulkan kecurigaan kepada pemerintah, saling curiga di kalangan penyebar agama, meresahkan kalangan da’i Islam, apalagi bila program itu bisa ditunggangi untuk menyulitkan da’i dan umat Islam.

“Padahal mereka dahulu justru sangat berjasa untuk memperjuangkan kemerdekaan RI sekalipun dituduh sebagai kelompok radikal oleh penjajah Belanda. Umat Islam bahkan sangat toleran, memenuhi tuntutan kalangan minoritas, dengan persetujuan mengubah sila ke-1 menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujarnya.*

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *