Kenali 5 Pasal UU ITE yang Banyak Menjerat Warganet!

UU ITE antara lain mengatur soal pencemaran nama baik, penipuan online, hoaks, ujaran kebencian, dan pemblokiran. Banyak warganet pengguna media sosial yang sudah dipidana. UU ITE semacam hukum siber (cyber law) Indonesia.

UU ITE

PILARTIMES.COM, JAKARTA — UU ITE menjadi topik populer di Twitter, Rabu (15/7/2020). Pantauan jabartoday.com, hingga pukul 16.00 WIB sudah lebih dari 13.000 kicauan warganet pengguna Twitter.

Pemicu trending topic ini adalah kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) di Kota Medan, terhadap istri seorang polisi berpangkat Komisaris Besar (Kombes).

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (14/7/2020), terdakwa atas nama Febi Nur Amelia dituntut dua tahun penjara. Postingan terdakwa Febi di media sosial Instagram, berisi tagihan utang, dinilai telah mencemarkan nama baik Fitriani Manurung, istri Kombes Polisi Ilsarudin.

Baca Juga

Fitriani sendiri merasa tidak pernah berutang kepada Febi. Ia merasa nama baiknya dicemarkan. Febi pun dilaporkan ke Polda Sumut.

Febi dijerat Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Apa Itu UU ITE?

UU ITE adalah singkatan dari Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam UU itu disebutkan, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Saat disahkan 25 November 2016 oleh Presiden Joko Widodo, UU ITE memicu polemik. Sebagian kalangan menilai UU tersebut mengekang kebebasan berbicara dan berpendapat.

Lima Pasal Penjerat Warganet

Setidaknya ada lima pasal UU ITE yang selama ini menjerat warganet. Sudah banyak orang yang dibui gegara divonis melanggar UU ITE, khususnya pasal pencemaran nama baik.

1. Pasal 26 (3): hak untuk dilupakan

Pasal ini memuat aturan kalau seseorang berhak untuk meminta agar penyedia layanan menghapus jejak digital mereka di suatu platform berdasarkan putusan pengadilan.

2. Pasal 27: Kesusilaan dan pencemaran nama baik

Pasal ini mengatur soal perbuatan yang dilarang oleh mereka yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat konten yang melanggar kesusilaan (ayat 1), perjudian (ayat 2), penghinaan dan pencemaran nama baik (ayat 3), pemerasan dan ancaman (ayat 4).

Pasal inilah yang menjerat mantan guru asal Mataram, Baiq Nuril. Baiq dinyatakan melanggar pasal 27 (1) karena dianggap menyebarluaskan konten asusila. Padahal, pendukung Baiq mengatakan, Baiq membuat konten itu untuk mempertahankan diri.

Kasus lain yang terjerat pasal ini di antaranya adalah dua istri anggota TNI yang nyinyir soal penusukan Menkopolhukam Wiranto dan musisi Ahmad Dhani.

3. Pasal 28: hoaks dan ujaran kebencian

Pasal ini menjelaskan pelarangan atas penyebaran berita bohong dan menyesatkan pada ayat 1 dan ujaran kebencian berbau SARA (suku, agama, ras) di ayat 2.

Pasal ini sudah banyak menjerat warganet tanah air yang terbukti di pengadilan menyebarkan berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech ).

4. Pasal 29: ancaman

Pasal ini terkait ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pengeritik menilai, pasal ini harus dihapus karena aturan tersebut sudah ada dalam KUHP dan hukum pidana lain.

5. Pasal 40: pemblokiran konten

Pasal ini terkait dengan kewenangan pemerintah untuk pemblokiran konten (ayat 2a), pembatasan akses konten dan internet (ayat 2b).

Dengan dasar pasal ini, pemerintah bisa melakukan pemblokiran. Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir layanan aplikasi Telegram pada Jumat 14 Juli 2017.

Kominfo mengatakan, pemblokiran Telegram berawal ditemukannya konten-konten yang tidak sesuai dengan UU terkait penyebaran radikalisme dan terorisme. Temuan konten negatif itu diendus oleh Kominfo dan kementerian atau lembaga negara lain.

Itu dia Lima Pasal UU ITE yang Banyak Menjerat Warganet! Waspadalah! (PT).*

Link Download UU ITE

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *