KPK Ancam Hukum Mati Koruptor Dana Covid-19

KPK

PILARTIMES.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akan menuntut hukuman mati bagi pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan, korupsi saat keadaan bencana bisa diancam hukuman mati.

“Ini tidak main-main. Ini saya minta betul nanti kalau ada yang tertangkap, saya minta diancam hukuman mati. Bahkan dieksekusi hukuman mati,” kata Firli kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/7/2020).

Firli mengaku telah membentuk 15 satuan petugas (satgas) untuk mencegah korupsi anggaran pandemi.

Baca Juga

Rinciannya, 5 satgas ditempatkan di kementerian/lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan Covid-19, 1 satgas di Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dan 9 satgas yang disebar di 9 koordinator wilayah KPK.

“Tugasnya adalah melakukan kajian, memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga supaya perbaikan sistem penganggaran, perbaikan program, sehingga nanti seluruh anggaran bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan,” ujarnya.

Ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Dalam UU Tipikor disebutkan, hukuman mati bisa dijatuhkan jika korupsi dilakukan saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Penyelewengan Dana Bansos Jabar

Dari Bandung dilaporkan, di Jawa Barat terjadi penyelewengan dana bansos Covid-19.

Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Saptono Erlangga mengatakan, rata-rata modus yang terjadi dalam penyelewengan bansos itu yakni pemotongan atau penggelapan dana bansos. Misalnya, dari dana Rp600 ribu yang menjadi hak masyarakat itu dipotong oleh pihak-pihak tertentu.

“Ini masih dalam penyelidikan kita belum bisa menyebutkan motifnya,” katanya dikutip Antara, Selasa (28/7/2020).

Menurut Erlangga dari 13 kasus itu, tujuh di antaranya ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat. Sisanya ditangani oleh jajaran polres setempat.

“Jadi yang tujuh perkara yang ditangani Ditreskrimsus itu penyelewengan dana bansos laporannya, tapi semuanya statusnya masih dalam penyelidikan,” jelasnya.

Erlangga menjelaskan, tujuh kasus yang ditangani Ditreskrimsus itu berasal dari Sukabumi, Majalengka, Subang, Garut, Bogor, Indramayu, dan Cianjur.

Enam kasus yang ditangani oleh jajaran polres itu berada di Karawang, Tasik, dan Indramayu. Di Kabupaten Indramayu, menurutnya ada empat kasus penyelewengan dana bansos.

“Yang ditangani Polres Indramayu ada empat, pemotongan BLT, pungli BLT, dan pungli bansos,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Barat, Dudi Sudrajat Abdurachim, meyakini kasus dugaan penyelewengan dana tersebut bukan merupakan bansos yang berasal dari provinsi.

Ia menjelaskan, di Jawa Barat ada 9 jenis bantuan, di antaranya dari program Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bansos Presiden, Dana Desa untuk kabupaten, Kartu Pra Kerja, bantuan tunai Kementerian Sosial (Kemensos), bansos kabupaten atau kota, bansos gubernur, dan Gerakan Nasi Bungkus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

“Kejadian itu (penyelewengan dana bansos) terjadi di Jabar, tapi saya meyakini bukan bantuan yang berasal dari bansos provinsi,” kata Dudi dilansir laman prfmnews.id.

Ia mengakui, pihaknya juga belum mendapat laporan mengenai adanya penyelewengan dana bansos provinsi. Dia yakin, potensi praktik penyelewengan dana bansos provinsi sangat kecil. Pasalnya pengawasan dari mulai perencanaan, hingga pelaksanaan penyaluran bansos dilakukan secara ketat. (PT)

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *