Mogok Kerja Nasional Tetap Jalan, Meski Omnibus Law Sudah Disahkan DPR

Mogok Kerja Nasional
Ilustrasi Demo Buruh (Foto: reaktor.co.id)

PILARTIMES.COM, JAKARTA — Aksi mogok kerja nasional selama tiga hari, 6-8 Oktober 2020, tetap berlangsung meski Omnibus Law Cipta Kerja sudah disahkan DPR.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI ) Said Iqbal, aksi mogok diikuti sekitar dua juta buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.

Aksi ini dilakukan dengan dasar ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

“Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” ujar Said Iqbal dalam keterangan persnya, Senin (5/10/2020).

Said menuturkan, gerakan mogok kerja dilaksanakan serempak di lebih dari 20 provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat.

Baca Juga

Menurut Said, aksi mogok kerja nasional diikuti oleh buruh di sektor industi, seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, serta industri besi dan baja. Kemudian, buruh di sektor farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lainnya.

Ditegaskan, aksi mogok nasional buruh merupakan bagian penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR.

Buruh juga akan menyampaikan beberapa tuntutan, seperti hak pesangon, lama masa kontrak, waktu kerja, hak cuti serta hak upah atas cuti, serta hak jaminan kesehatan dan pensiun bagi karyawan kontrak serta outsorcing.

“Terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU Nomor 13 Tahun 2003,” ucapnya.

Mogok Kerja Merupakan Hak Buruh

Mengutip laman reaktor.co.id, mogok kerja adalah hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh. Siapa pun –termasuk pengusaha dan pemerintah– tidak dapat menghalang-halangai pekerja untuk menggunakan hak mogok kerja.

Pekerja yang melakukan mogok secara sah tetap berhak mendapat upah. Lain halnya dengan pekerja yang melakukan mogok secara tidak sah, mereka tidak berhak mendapat upah.

Demikian ditegaskan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang kini dalam wacana revisi atas permintaan pengusaha.

Mogok kerja adalah aksi legal dan dilindungi oleh hukum, selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

UU Ketenagakerjaan menyatakan, mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat/pekerja buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

Pasal 137 UU Ketenagakerjaan menyebutkan dengan jelas, mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Disebutkan juga, pekerja yang akan mogok boleh mengajak pekerja lain.

“Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum. Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut” (Pasal 137 UUK).*

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *