MUI Tanggapi Heboh ‘Klepon Tidak Islami’

klepon
Kue Klepon (Foto: Twitter)

PILARTIMES.COM, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut berkomentar soal meme viral “kue klepon tidak Islami”.

Klepon menjadi topik populer pada Minggu (20/7/2020) disambung dengan tagar #klepon hari ini, Rabu (22/7/2020).

Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menjelaskan, sampai saat ini klepon memang belum pernah diperiksa kehalalannya oleh LPPOM MUI. Namun, kue tradisional itu sudah diketahui umum dibuat dari bahan-bahan yang tidak memilliki unsur haram.

Anwar Abbas menyatakan, sebuah makanan bisa dikatakan tidak Islami apabila ia memiliki unsur-unsur yang tidak halal.

Meski demikian, Anwar menjelaskan, sebuah produk bisa saja halal meskipun belum ada sertifikatnya. Anwar menyatakan untuk menjawab apakah klepon ini halal dan Islami, mesti memeriksa unsur-unsur di dalamnya dulu.

Baca Juga

“Rasanya makanan klepon belum pernah diperiksa oleh LPPOM MUI, tapi rasanya semua orang tahu bahwa bahannya tidak ada unsurnya yang terdiri dari bahan-bahan haram,” kata Anwar.

Tanggapan lain disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Asrorun Niam Sholeh. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pengunggah dan penyebar unggahan di media sosial tersebut. Alasannya, secara nyata tudingan klepon tidak Islami itu telah menyebabkan kegaduhan.

“Termasuk elemen masyarakat yang menjadikan berita bohong itu sebagai bahan olok-olokan yang menimbulkan permusuhan, kegaduhan, dan kebencian atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan,” katanya, Rabu (22/7).

Menurutnya, unggahan foto atau meme itu berpotensi melecehkan ajaran agama. Maka meminta kepada masyarakat tidak menyebarkan kabar hoaks tersebut.

Kiai Niam juga meminta masyarakat tidak terprovokasi dan terjebak pada komentar-komentar yang melecehkan ajaran agama atau membangun stigma buruk terhadap agama. Juga tidak terprovokasi dengan narasi kebencian dan olok-olok yang bertentangan dengan hukum dan etika.

“Meminta masyarakat tidak menjadikan meme tersebut sebagai bahan olok-olok yang bisa berdampak hukum,” ujarnya. (tempo.co/republika.co.id)

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *