Omnibus Law RUU Cipta Kerja Disahkan, #MosiTidakPercaya Trending

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Disahkan, Mosi Tidak Percaya Trending

PILARTIMES.COM, JAKARTA — DPR RI mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Senin (5/10/2020). Tagar #MosiTidakPercaya menjadi salah satu topik populer (trending topic) di Twitter. Isinya bernada mengecam DPR dan pemerintah yang abai terhadap aspirasi penentang Omnibus Law.

Mosi Tidak Percaya tidak hanya bergema di media sosial. Setidaknya, elemen masyarakat yang secara tegas menyatakan mosi tidak percaya adalah Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Organisasi mahasiswa ini menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan menyuarakan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI.

“Kami Aliansi BEM Se-Indonesia menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan seluruh wakil rakyat Indonesia,” kata Koordinator Pusat BEM SI 2020, Remy Hastian, dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/10/2020).

Baca Juga

BEM SI menilai, semangat reformasi telah dicederai lewat rencana pengesahan RUU Omnibus Law oleh DPR. Pengesahan RUU itu berpotensi mengorbankan banyak hal.

Berikut ini kutipan pernyataan mosi tidak percaya dari BEM SI:

MOSI TIDAK PERCAYA RAKYAT INDONESIA TERHADAP PEMERINTAH DAN WAKIL RAKYAT INDONESIA DALAM PENGELOLAAN NEGARA

Dengan Penetapan tingkat 1 Omnibuslaw (RUU Cipta Kerja) di Badan Legislatif saat pandemi di tengah gejolak penolakan dari masyarakat dan mahasiswa yang dapat menyengsarakan rakyat Indonesia. Di mana hal tersebut diakibatkan oleh ketidakbecusan serta ketidakberpihakan pemerintah dan wakil rakyat Indonesia terhadap nasib seluruh rakyat Indonesia yang dibuktikan dengan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

Maka dengan ini, atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kami Aliansi BEM Se-Indonesia

Menyatakan:

1. Pemerintah dan Wakil Rakyat Indonesia telah gagal dalam mengelola negara sesuai dengan amanat amandemen Pembukaan Undang-undang Dasar negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke empat, dibuktikan dengan tingginya tingkat kesenjangan sosial di antara masyarakat, tidak diutamakannya pendidikan, dan lemahnya sektor kesehatan.

2. Pemerintah dan Wakil Rakyat Indonesia telah menindas hak-hak rakyat dalam bersuara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3, dibuktikan dengan masih begitu banyaknya kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat dalam bersuara.

3. Pemerintah dan Wakil Rakyat Indonesia telah gagal menjaga hak-hak hidup rakyat dan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945, yang dibuktikan dengan disahkannya berbagai RUU bermasalah dan dilanjutkannya pembahasan RUU Cipta Kerja yang merampas hak hidup rakyat dan lingkungan.

Sebagaimana disebutkan dalam poin-poin pernyataan tersebut dan demi menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai luhur bangsa Indonesia, serta menjaga kedaulatan atas rakyat Indonesia, sehingga dapat dicapainya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sempurna dan utuh.

Maka dalam kesempatan ini, kami Aliansi BEM Se-Indonesia menyatakan
Mosi Tidak Percaya kepada Pemerintah dan Seluruh Wakil Rakyat Indonesia

Bengkulu, 04 Oktober 2020
Aliansi BEM Se-Indonesia

Dasar Hukum Mosi Tidak Percaya

Mengutip laman Hukum Online, mosi tidak percaya (dalam politik) adalah pernyataan tidak percaya dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijakan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), bila DPR menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU 27/2009 huruf c, maka perkara itu akan dibawa ke MK.

Setelah MK memutus, maka akan diserahkan lagi ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melakukan eksekusi. MPR dimungkinkan untuk melakukan eksekusi yang berbeda dengan putusan MK.

Mosi tidak percaya merupakan dari hak DPR untuk menyatakan pendapatnya atas ketidakpercayaan kepada pemerintah.

Walaupun tidak ada peraturan yang secara tegas menyebutkan tentang mosi tidak percaya, namun ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai hak menyatakan pendapat atas ketidakpercayaan terhadap pemerintah serta peraturan yang mengatur mengenai bagaimana prosedur ‘mosi tidak percaya’ itu harus dilakukan.

Pada masa demokrasi liberal Indonesia, mosi tidak percaya pernah menjatuhkan Perdana Menteri Natsir. Kala itu, pemberontakan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan mengancam keamanan dalam negeri, termasuk dengan adanya Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, hingga RMS.

Puncaknya, 22 Januari 1951, parlemen menyuarakan mosi tidak percaya hingga mencapai kemenangan. Per tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Dua tahun kemudian, mosi yang sama juga mengakibatkan jatuhnya kabinet Wilopo, yaitu pada tanggal 2 Juni 1953.*

 

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment