Pergub Denda Tak Pakai Masker di Jabar Sudah Diteken

Gubernur Jabar Ridwan Kamil
Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Foto: jabarprov.go.id)

PILARTIMES.COM, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) tentang sanksi denda bagi warga yang tidak memakai masker.

Pergub tentang Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) itu mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Saya sudah tanda tangani Pergub sanksi dan denda tidak pakai masker, sebagai upaya bisa melaksanakan kembali ekonomi, tapi menjaga kewaspadaan,” kata Ridwan Kamil, Senin (27/7/2020).

Pemberlakuan sanksi tersebut bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan di ruang publik.

“Kalau ekonomi mau jalan kembali, warga dan kita semua disiplin untuk mengurangi penyebaran virus. Itu yang kita tegakkan,” ujar Emil –sapaan akrab Ridwan Kamil– yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Jabar.

Baca Juga

Menurut Sekretaris GTPP Covid-19 Jabar, Daud Achmad, Emil akan mengumumkan Pergub tersebut, Selasa (28/7/2020).

“Regulasi sudah selesai hari ini. Namun, karena kegiatan Pak Gubernur hari ini padat dan sedang berada di Jakarta, pengumuman ditunda menjadi besok,” kata Daud dikutip Antara.

Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Jabar, Eni Rohyani, mengatakan, regulasi ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penetapan regulasi juga berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

“UU 30 Tahun 2014 itu memang memungkinkan penerapan sanksi administrasi oleh kepala daerah yang dilakukan untuk menegakkan tertib penyelenggaraan pemerintahan,” kata Eni.

“Dalam Pasal 13 Perda Nomor 13 Tahun 2018 tersebut mengatur tentang sanksi administrasi yang diterapkan dalam pelanggaran tertib kesehatan. Di situ sudah ada pengaturannya. Karena Perda sudah ada, jadi pergub sudah kuat,” ujarnya.

Eni menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar terkait regulasi penerapan sanksi administrasi bagi masyarakat yang tidak pakai masker.

“Kabupaten/kota menerapkan sanksi berdasarkan pedoman provinsi. Kabupaten/kota pun menunggu regulasi karena akan mutatis mutandis dengan provinsi. Jadi, kabupaten/kota akan adaptif,” ujarnya lagi.

Eni mengatakan, sanksi yang tercantum dalam regulasi merupakan sanksi administratif. Sanksi administratif, kata dia, berada dalam konteks administrasi. berbeda dengan denda pidana yang diterapkan atas pelanggaran ketentuan pidana. Sanksi administratif diterapkan secara bertahap, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat.

“Teknis ada yang oleh provinsi, ada yang oleh kabupaten/kota. Jadi kabupaten/kota bisa menerapkan ini bersama-sama dengan provinsi. Atau provinsi sendiri melakukan dengan melibatkan Satpol PP, gugus tugas, dan perangkat daerah terkait yang menegakkan aturan,” jelasnya.

Sebelumnya, Emil mengatakan denda antara Rp100-150 ribu bagi warga Jabar yang tak memakai masker diberlakukan mulai 27 Juli 2020.

Selain itu, warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan pun terancam sanksi sosial, seperti menyapu di Alun-Alun atau mengecat marka memakai rompi.

Keputusan hukuman denda dikeluarkan Pemprov Jabar seiring menurunnya kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan saat berkegiatan di luar rumah.

“Kami akan mendisplinkan (pakai masker), karena proses edukasi sudah dilakukan, proses teguran sudah dilakukan, sudah masuk sesuai komitmen kami, yaitu tahap ketiga, yaitu mendisiplinkan dengan denda,” katanya dalam jumpa pers di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin, 13 Juli 2020.

“Pemberlakuan dendanya akan dimulai pada 27 Juli. Selama 14 hari, kami akan memfinalisasi sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga, selama 14 hari, kami beri kesempatan kantor dan institusi mewajibkan khayalak di institusinya menggunakan masker,” ucapnya.

Emil menyatakan, pemberlakuan denda tersebut bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan di ruang publik. (PT/Antara/PR)

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *