PSBB Total DKI Jakarta Tutup Gedung Perkantoran

PSBB Jakarta

PILARTIMES.COM, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mulai Senin, 14 September 2020.

PSBB total pernah diterapkan di masa awal pandemi Covid-19. PSBB kembali diberlakukan karena angka kasus positif terinfeksi virus corona di Jakarta makin tak terkendali. Dikhawatirkan, daya tak tampung rumah sakit penuh jika PSBB tidak kembali diterapkan.

Sebelumnya Pemerintah DKI Jakarta memberlakukan PSBB Transisi yang berakhir pada 9 September 2020. Dikutip dari situs corona.jakarta.go.id, jumlah kasus positif per Selasa (8/9/2020) di Jakarta mencapai 48.811 kasus. Sebanyak 1.330 orang di antaranya dan 36.451 sembuh (74,7 persen).

Anis mengatakan pemberlakuan kembali PSBB total merupakan rem darurat untuk menghentikan laju kenaikan kasus Covid-19 di ibu kota.

Baca Juga

“Dalam rapat tadi sore disimpulkan [bahwa] kita akan menarik rem darurat. seperti masa awal pandemi. Bukan PSBB transisi, tapi PSBB sebagai mana masa dulu,” ujarnya dalam konferensi pers digelar secara daring, Rabu (9/9/2020).

PSBB total Jakarta berlaku efektif mulai 14 September. Penerapan PSBB total ini tak memerlukan izin lagi dari Kementerian Kesehatan.

PSBB total Jakarta berkonsekuensi pada pembatasan sejumlah sektor dan aktivitas masyarakat akan dibatasi sebagai berikut.

1. Pembatasan aktivitas perkantoran.

Hal ini berdasarkan sejumlah fakta bahwa klaster Covid-19 muncul di puluhan perkantoran. Pemprov DKI Jakarta sempat menutup beberapa di antaranya.

“Jadi prinsipnya mulai Senin, 14 September, bukan kegiatan usaha yang berhenti, tapi bekerja di kantor yang ditiadakan,” kata Anies.

“Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan beroperasi,” lanjutnya.

2. Pembatasan bidang usaha, terutama yang non-esensial.

Namun, Anies mengaku tetap mengizinkan 11 bidang untuk tetap berjalan dengan operasi yang minimal.

“Akan ada 11 bidang esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal. Jadi tidak boleh beroperasi seperti biasa, tapi dikurangi,” kata Anies.

Pada awal penerapan PSBB di Jakarta April lalu, juga ada 11 sektor usaha yang diizinkan Anies untuk beroperasi.

Dikutip dari Pergub 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB, 11 sektor itu adalah kesehatan; bahan pangan/ makanan/ minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; logistik; perhotelan; konstruksi;

Selain itu, ada industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu dan kebutuhan sehari-hari.

“Izin operasi pada bidang non esensial yang dulu mendapatkan izin, akan dievaluasi ulang untuk memastikan pengendalian pergerakan kegiatan baik kegiatan usaha maupun sosial tidak menyebabkan penularan,” lanjut Anies.

3. Pembatasan lalu lintas dan pergerakan transportasi umum.

Pemprov DKI pun akan mencabut penerapan ganjil-genap sebagai tindak lanjutnya. “Transportasi umum akan dibatasi ketat, ganjil-genap untuk sementara ditiadakan,” ujar Anies.

“Ini butuh koordinasi perhubungan dan tetangga Jabodetabek. Dan, insyaallah besok kita koordinasi pelaksanaan fase pengetatan di hari ke depan,” imbuhnya.

Meski demikian, dia belum merinci moda transportasi apa saja yang dibatasi. Merujuk masa awal penerapan PSBB total, sejumlah angkutan umu dibatasi operasionalnya. Misalnya, pembatasan jam operasi bus TransJakarta dan KRL, penyetopan ojek daring.

PSBB Jakarta

4. Pembatasan tempat hiburan, rekreasi, dan restoran.

Bentuknya, penutupan total tempat hiburan. Kafe dan restoran pun hanya diizinkan untuk melayani pesan antar, bukan makan di tempat.

Pasalnya, banyak temuan penularan kasus Covid-19 di tempat makan dan hiburan.

“Seluruh tempat hiburan akan ditutup. Kegiatan yang dikelola DKI, seperti Ragunan, Monas, Ancol, dan Taman Kota ditutup,” imbuh Anies.

5. Belajar Daring.

Pemberlakuan kegiatan belajar mengajar di rumah seperti sebelumnya. Sejauh ini, meski sudah PSBB Transisi, DKI masih belum mengizinkan sekolah beroperasi normal.

6. Pembatasan Tempat Ibadah

Pembatasan operasional tempat ibadah yang menerima banyak jemaah atau rumah ibadah raya. Pasalnya, jemaah yang datang berasal dari banyak tempat yang kemudian berinteraksi dan berisiko tinggi penularan Corona.

“Artinya rumah ibadah raya yang jemaah datang dari mana, bukan dari lokasi setempat, seperti masjid raya tidak dibolehkan dibuka. Harus tutup,” ujarnya.

Namun, Pemprov DKI Jakarta masih mengizinkan masjid di perkampungan atau kompleks pemukiman tetap buka, kecuali di kawasan zona merah atau berisiko tinggi penyebaran Covid-19.

“Ada perkecualian kawasan yang punya kasus tinggi, ada datanya RW yang dengan kasus tinggi, maka kegiatan beribadah harus dilakukan di rumah saja,” kata Anies dikutip cnnindonesia.com.*

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *