Tanpa Masker, PKL Kota Bandung dan Pembeli Bakal Kena Sanksi

PKL Kota Bandung
PKL Kota Bandung (Foto: jabarprov.go.id)

PILARTIMES.COM, BANDUNG — Seluruh warga Kota Bandung diwajibkan menggunakan masker saat keluar rumah. Protokol kesehatan Covid-19 ini juga berlaku bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pembelinya.

Menurut Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Bandung. jika PKL dan pembeli tidak memakai masker, maka akan dikenai sanksi.

GTPP Covid-19 Kota Bandung bertekad menegakan protokol kesehatan di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau new normal sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 37 Tahun 2020.

Wakil Ketua GTPP Covid-19 Kota Bandung, Yana Mulyana, mengungkapkan, implementasi Perwal 37 bagi PKL ini dipermudah dengan adanya Satuan Tugas Khusus (Satgasus) PKL.

Gugus Tugas Covid-19 dan Satgasus PKL sama-sama memiliki payung hukum untuk turut menerapkan standarisasi protokol kesehatan di lapangan.

Baca Juga

“Satgasus PKL menyosialisasikan dan mengingatkan protokol kesehatan kepada para PKL binaannya. Kepada PKL yang baru, Satgasus lebih ke penataan. Jika ada yang melanggar Perwal maka bisa ditindak oleh gugus tugas kewilayahan,” katanya dikutip laman resmi Humas Kota Bandung, Kamis (16/7/2020).

Yana menuturkan, GTPP Covid-19 dan Satgasus PKL Kota Bandung harus membimbing para pedagang dan konsumen untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam hal penggunaan masker.

Sesuai dengan Perwal Nomor 37 Tahun 2020, pelanggar bisa dikenakan sanksi sosial. Hukumannya bisa dengan membersihkan sarana fasilitas umum.

“Kita sosialisasikan terus kepada warga agar selalu memakai masker. Jika ada yang melanggar, dikenakan sanksi sosial. Karena pertimbangannya, sanksi sosial bisa dilakukan oleh kaya miskin atau siapa pun. Sanksi sosial lebih pada efeknya,” jelasnya.

Yana yang juga Ketua Satgasus PKL mengingatkan, PKL jangan sampai menjadi klaster penyebaran baru virus corona. Oleh karenanya, Gugus Tugas Covid-19 tingkat kecamatan bisa membantu penegakan disiplin tersebut.

“Tiap kewilayahan itu mungkin beda-beda. Tapi intinya mudah-mudahan ada sanksi sosial yang rasional bisa dilakukan oleh semua orang tapi memberikan efek jera,” ujarnya. (PT)

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *